Seiring dengan terus bertambahnya angka positif Covid-19 di ibukota, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk memberlakukan PSBB total lagi. Dalam keterangannya, PSBB totalnya ini akan mulai diterapkan per tanggal 14 September 2020 (Senin depan). Pak Anies bilang, kebijakan ini diambil setelah melihat perkembangan kasus covid-19 di DKI Jakarta dan dukungan fasilitas rumah sakit yang sudah dianggap darurat.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta dr. Widyastuti, saat ini laju penambahan kasus Covid-19 di Jakarta sudah semakin tidak terkendali. Untuk itu, jika tidak dilakukan intervensi, maka kapasitas Rumah Sakit di DKI Jakarta tidak akan sanggup untuk bertahan sampai Desember mendatang. Adapun saat ini, 84% ruangan ICU udah terisi di 67 RS rujukan covid-19 di DKI Jakarta. Karenanya, ada ancaman rumah sakit kolaps karena kapasitasnya sudah tidak mampu menyaingi penambahan kasus.
Dijelaskan juga bahwa saat ini, tempat tidur di ruangan isolasi 67 RS rujukan sudah terisi hingga 77 persen. Karenanya, pasien yang membutuhkan perawatan medis darurat atau intensif semakin sulit terlayani karena kapasitas rumah sakitnya yang hampir penuh.
Soal PSBB ini, Pak Anies menjelaskan bahwa pemprov sudah memutuskan untuk mengembalikan situasi seperti PSBB di awal dulu, ketika pandemi Covid-19 baru menyebar di tanah air. Artinya, masyarakat Indonesia beralih lagi dari PSBB transisi ke PSBB total. Dalam PSBB total ini, per 14 September nanti, seluruh kegiatan perkantoran akan dilakukan dari rumah, dan hanya akan ada 11 sektor usaha yang diberi pengecualian.
Jadi, Pak Anies juga menjelaskan bahwa penggunaan transportasi umum akan kembali diperketat. Beliau menyebut bahwa pihak pemprov akan mengoordinasi bersama pemerintahan di sekeliling Jabodetabek untuk membahas soal pengetatan ini. Selain itu, aturan ganjil genap akan ditiadakan sementara.
Kondisi Covid-19 saat ini sudah lebih parah dari sebelumnya. Untuk itu, pemerintah DKI meminta warga untuk dirumah saja, kecuali emang dalam kondisi yang mendesak. Selain itu, berkerumun seperti kumpul-kumpul komunitas ataupun yang lainnya dilarang.
Pak Anies juga menambahkan PSBB total penting dilakukan dan berharap selama dua minggu ke depan warga tetap berada di rumah untuk mengurangi potensi penularan Covid-19. Beliau juga menyampaikan mungkin saja PSBB berlangsung lebih dari dua minggu jika dalam pelaksanaannya tidak ada penurunan kasus corona di Jakarta.
“Saya ingin garis bawahi, jangan harap kemudian setelah dua minggu, selesai. Tidak. Tapi kalau kecepatan yang luar biasa ini tidak ada langkah untuk memperlambat, ya ini akan jalan terus,” ujar Anies seperti dikutip dari CNNIndonesia, Sabtu (12/9/2020).
Menurut situs safe travel Kemenlu, diketahui bahwa ada 59 negara yang melarang WNI dan warga asing lainnya untuk masuk ke negaranya. Selain itu, ada juga negara-negara yang melarang warganya untuk mengunjungi Indonesia. dikarena kan kasus Covid-19 di tanah air naik terus, dan kini totalnya udah mencapai 203.342 kasus. Selain itu, tingkat penularan dan angka kematian yang tinggi juga membuat Indonesia jadi salah satu negara yang berisiko tinggi dalam penyebaran covid-19.
Satu negara yang memberlakukan larangan sementara untuk WNI adalah Malaysia, yang juga memberlakukan larangan ini pada mereka yang datang dari Filipina dan India. Menurut keterangan dari pihak otoritas Malaysia, pelarangan ini akan berimbas juga pada orang-orang yang memililki izin masuk jangka panjang, pelajar, ekspatriat, penduduk tetap, serta anggota keluarga Malaysia. Selain itu, Amerika Serikat melalui CDC juga mengeluarkan peringatan perjalanan level 3 buat warganya yang mau ke Indonesia. Maksud level 3 ini artinya warga diminta untuk menghindari masuk ke Indonesia, kecuali untuk kepentingan yang mendesak.
Selain itu, pemerintah Australia juga sudah menerbitkan peringatan yang meminta warganya untuk tidak ke Indonesia dulu, termasuk Bali. Adapun alasan untuk diterbitkannya peringatan ini adalah karena situasi terkini penularan Covid-19 di Indonesia.
Menurut anggota DPR RI Muhammad Farhan, larangan ini bisa jadi kesempatan bagi kita untuk melakukan introspeksi program penanggulangan Covid-19 di dalam negeri. Menurutnya, apabila tidak segera diperbaiki, maka kepentingan ekonomi hingga martabat bangsa bisa terganggu
Terkait larangan ini, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar menilai hal tersebut wajar dilakukan di masa pandemi Covid-19. Menurutnya, kebijakan seperti ini dikeluarkan sama setiap negara. Beliau juga bilang bahwa Indonesia juga kan melakukan hal serupa terhadap warga negara asing (WNA) yang mau masuk ke tanah air.
Oleh : Nada f
Foto: kompas.com
